KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI

KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI

Agar dapat menjadi pemain yang baik maka kita harus memahami aturan aturan yang harus dipatuhi. Demikian halnya degan seorang akuntan. Agar dapat menjadi akuntan yang baik, para akuntan harus mematuhi aturan-aturan dan persyaratan yang dapat mengkualifikasikannya sebagai seorang akuntan yang professional.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat kode etik yang harus dipatuhi oleh para akuntan. Dengan adanya kode etik tersebut, para akuntan tidak hanya diwajibkan memiliki kemampuan hardskill terkait akuntansi. Namun, para akuntan juga dituntut untuk memiliki perilaku yang baik dan bermoral terkait dengan pekerjaan. Adapun instansi yang berwenang terhadap para akuntan di masing-masing Negara berbeda. Maka dari itu setiap akuntan akan memiliki kode etiknya masing-masing bergantung pada instansi berwenang di negaranya. Namun, pada dasarnya kode etik profesi akan mengarahkan perilaku para pekerja agar bermoral dan baik. Misalnya, para akuntan Indonesia akan mengikuti kode etik akuntan yang disusun oleh IAI.

Secara teoritis, Kode etik profesi akuntansi dapat diartikan sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi.

1.      Kode Perilaku Profesional

Kode etik akuntan yang disusun akan mengarahkan para akuntan agar melakukan tindakan yang dinilai baik dan bermoral. Dimana tujuannya adalah mendapatkan penilaian bahwa para akuntan telah bersikap professional. Penilaian atas profesionalitas akan mencakup karakter yang terdapat dalam diri pekerja. Penilaian terhadap profesionalitas akan berbeda antar jenis pekerjaan, karena setiap pekerjaan memiliki hal yang berbeda untuk dipenuhi satu sama lainnya. Misalnya seorang psikolog dilarang untuk menceritakan kondisi kejiwaan pasiennya. Sementara itu, seorang akuntan harus menyajikan data tanpa dipengaruhi masalah pribadi agar informasi yang disajikan tidak menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi pihak pengguna.

2.      Prinsip-prinsip Etika : IFAC, AICPA, IAI

Kode etik berupa prinsip atau etika yang disusun oleh masing-masing instansi akan berbeda. Dalam hal ini akan dibahas mengenai standard an prinsip yang ditentukan oleh IFAC, AICPA, dan IAI. Dalam Kode Etik Akuntan Profesional 2001 yang dibuat oleh IFAC disebutkan bahwa, dengan adanya tanggung jawab terhadap publik maka profesionalitas harus dimiliki karena profesionalitas dapat membentuk kepercayaan publik.

Kode Etik Prinsip-prinsip Dasar Akuntan Profesional  IFAC 2005 – Section 100.4

Seorang akuntan professional diharuskan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar berikut :

·         Integritas – seorang akuntan professional harus tegas dan jujur dalam semua keterlibatannya dalam hubungan profesional dan bisnis.

·         Objektivitas – seorang akuntan professional seharusnya tidak membiarkan bias, konflik kepentingan, atau pengaruh yang berlebihan dari orang lain untuk mengesampingkan penilaian professional atau bisnis.

·         Kompetensi professional dan Kesungguhan – seorang akuntan professional mempunyai tugas yang berkesinambungan untuk senantiasa menjaga penghetahuan dan skil professional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien  atau atasan menerima jasa professional yang kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, legislasi dan teknis. Seorang akuntan professional harus bertindak tekun dan sesuai dengan standar teknis dan professional yang berlaku dalam memberikan layanan professional.

·         Kerahasiaan – seorang akuntan professional harus menghormati kerahasian informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis professional dan bisnis tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, tanpa otoritas yang tepat dan spesifik kecuali ada hak hukum atau professional atau kewajiban untuk mengungkapkan. Informasi rahasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan bisnis professional seharusnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi para akuntan professional atau pihak ketiga.

·         Perilaku Profesional – seorang akuntan professional harus patuh pada hukum dan peraturan-peraturan terkait dan seharusnya menghindari tindakan yang bisa mendeskreditkan profesi.

Ikhtisar Kode Etik (Pedoman Perilaku) AICPA

1.      Tanggung Jawab: dalam melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai professional, anggota harus menerapkan penilaian professional dan moral yang sensitive dalam segala kegiatannya. (section 52, article I)

2.      Kepentingan Umum: anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak dengan cara yang dapat melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. (section 53, article II)

3.      Integritas : untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan masyarakat, anggota harus melakukan semua tanggung jawab professional dengan integritas tertinggi. (section 54, article III)

4.      Objectivitas dan Independensi: seorang anggota harus mempertahankan  objectivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab professional. Seorang anggota dalam praktik publik harus independen dalam penyajian fakta dan tampilan ketika memberikan layanan audit dan jasaatestasi lainnya. (section 55, article IV)

5.      Due Care: seoarng anggota harus mematuhi standar teknis dan etis profesi, berusaha terus menerus untuk menigkatkan kompetensi dan layanan dalam melaksanakan tanggung jawab professional dengan kemampuan terbaik yang dimiliki anggota. (section 56, article V)

6.      Sifat dan Cakupan Layanan: seorang anggota dalam praktik publik harus memerhatikan Prinsip-prinsip dari Kode Etik Profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan. (section 57, article VI).

Prinsip Etika Profesi Menurut IAI

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik.

4 (empat) kebutuan dasar yang harus dipenuhi :

1.      Kredibilitas : Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

2.      Profesionalisme : Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diindentifikasikan oleh pamakai jasa akuntan sebagai profesional dibidang akuntansi.

3.      Kualitas Jasa : Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan stndar kinerja yang tinggi.

4.      Kepercayaan : Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemeberian jasa oleh akuntan.

Adapun, Kode Etik IAI terdiri atas Prinsip Etika Profesi Akuntan, Aturan etika dan Interpretasi aturan etika.

Prinsip Etika Profesi Akuntan :

1.      Tanggung Jawab Profesi : Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2.      Kepentingan Publik : Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3.      Integritas : Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4.      Obyektivitas : Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5.      Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional : Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya tkngan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh matifaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

6.      Kerahasiaan : Setiap anggota harus, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

7.      Perilaku Profesional : Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8.      Standar Teknis : Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar proesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Aturan dan Interpretasi Etika

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya.

Kasus PT Muzatek Jaya 2004

Menkeu Sri Mulyani telah membekukan ijin AP (Akuntan Publik) Drs Petrus M. Winata dari KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan selama 2 tahun yang terhitung sejak 15 Marit 2007, Kepala Biro Hubungan Masyaraket Dep. Keuangan, Samsuar Said saat siaran pers pada Selasa (27/3), menerangkan sanksi pembekuan dilakukan karena AP tersebut melakukan suatu pelanggaran atas SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik).

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap Laporan Keuangan PT. Muzatek Jaya pada tahun buku 31 December 2004 yang dijalankan oleh Petrus. Dan selain itu Petrus juga melakukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit yaitu Petrus malaksanakan audit umum terhadap Lap. keuangan PT. Muzatek Jaya dan PT. Luhur Arta Kencana serta kepada Apartement Nuansa Hijau mulai tahun buku 2001. hingga tahun 2004.

Analisis kasus PT Muzatek Jaya 2004

Menurut saya PT Muzatek Jaya telah malakukan pelanggaran moral dan etika dalam dunia bisnis dengan melakukan suap terhadap Akuntan Publik Petrus Mitra Winata Agar Akuntan Publik Petrus Mitra Winata hanya mengaudit laporan keuangan umum . Dengan begitu PT Muzatek Jaya akan mendapatkan keuntungan dari kecurangan tersebut dan Akuntan Publik Petrus Mitra Winata akan mendapatkan keuntungan yang sesuai karna telah melakukan pekerjaan seperti keinginan klien. Untuk membuat efek jera PT Muzatek Jaya seharusnya diberika sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi sosial. Sebagai perusahaan yang cukup besar , tentu saja masyarakat menilai bahwa PT Muzatek Jaya seharusnya mempunyai integritas , moralitas , etika dan kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai kualitas baik sehingga membuat para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Tindakan manipulasi ini , sudah membuat masyarakat berprasangka buruk terhadap kualitas PT Muzatek Jaya dan akan berpengaruh terhadap citra nama baik perusahaan tersebut.

Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi.
Sebagai perusahaan yang cukup besar seharusnya PT Muzatek Jaya memiliki tingkat social responsibility yang tinggi . Tetapi pada kenyataan nya PT Muzatek Jaya malah melakukan manipulasi yang membuat kerugian terhadap masyarakat secara tidak langsung selain itu juga membuat kerugian terhadap pemerintah seperti berkurangnya pajak yang harus dibayarkan yang akan berimbas kepada masyarakat juga.

Berdasarkan kasus PT Muzatek Jaya , Akuntan Publik Petrus Mitra Winata sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan keinginan kliennya , walaupun apa yang ia lakukan telah melanggar etika profesi akuntan . Seharusnya Akuntan Publik Petrus Mitra Winata melaksanakan pekerjaannya secara professional sehingga tidak membuat nama baik KAP dan profesi akuntan menjadi jelek.

Referensi

·         http://bonjoer.blogspot.co.id/2015/12/makalah-kode-etik-akuntan-publik.html

·         http://www.antaranews.com/berita/57201/menkeu-bekukan-izin-akuntan-publik-petrus-mitra-winata

·         https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/759142/akuntan-publik-mitra-winata-dibekukan

·         http://dokumen.tips/download/link/perilaku-etika-dalam-profesi-akuntansi

·         http://dokumen.tips/documents/kode-etik-aicpa-ifac-iai.html

Read More

ETIKA GOVERNANCE

Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) adalah ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam Ethical Governance (Etika Pemerintahan) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaganya. Etika pemerintahan tidak terlepas dari filsafat pemerintahan. filsafat pemerintahan adalah prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan pada pembukaan UUD Negara

Seperti yang telah kita ketahui bahwa etika merupakan filsafat tentang moral. Sebelum membahas persoalan Ethical Governance (Etika Pemerintahan), ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu tentang tugas pokok pemerintahan. Setidaknya, ada tujuh fungsi atau tugas pokok pemerintahan. Tugas pokok ini bisa menjadi sumber melekatnya etika, sebagaiseperangkat nilai dan norma yaitu, 1) menjamin keamanan, 2) memelihara ketertiban, 3) perlakuan secara adil, 4) pekerjaan umum dan pelayanan, 5) peningkatan kesejahteraan umum atau kesejahteraan sosial, 6) kebijakan ekonomi, dan 7) pemeliharaan sumber daya dan lingkungan hidup.

Tujuh tugas pokok pemerintahan diatas juga dapat diringkas menjadi tiga fungsi apabila dilihat dari etika pemerintahan, yaitu 1) pelayanan atau service, 2) pemberdayaan atau empowerment, dan 3) pembangunan atau development. Etika juga berperan sebagai seperangkat nilai yang menjadi acuan ukuran baik atau buruk, wajar atau tidak wajar, benar atau salah, seperti yang terkandung dalam etika atau ajaran moral. Etika juga berkenaan dengan upaya menjadikan landasan moralitas sebagai landasan bertindak dalam suatu kehidupan kolektif.

Berkaitan dengan tugas pokok pemerintahan Negara maka harus mengikuti etika pemerintahan. Etika pemerintahan merupakan salah satu filsafat moral atau tingkah laku praktis pemerintahan sebagai lembaga public dalam menyelenggarakan aktivitasnya dalam jarring norma kepantasan dan kewajaran; prinsip dan asas yang baik untuk mencapai tujuan pemerintahan. Secara terperinci disebutkan tentang ukuran etika pemerintahan, yaitu 1) berorientasi pada tujuan Negara, 2) tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, 3) jujur/terbuka bertindak sesuai suara hati, 4) keberanian moral untuk berpihak kepada yang lemah, 5) kerendahan hati dan sadar akan kelemahan kita, 6) kemandirian moral dan kekuatan batin untuk mengambil sikap moral, 7) nilai-nilai otentik untuk menjadi diri sendiri, dan 8) realistis dan kritis dalam mencapai sasaran guna menjamin keadilan dan menciptakan masyarakat agar lebih bahagia.

1.    Governance System

Istilah system pemerintahan adalah kombinasi dari dua kata, yaitu: “sistem” dan “pemerintah”. Berarti system secara keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional antara bagian-bagian dan hubungan fungsional dari keseluruhan, sehingga hubungan ini menciptakan ketergantungan antara bagian-bagian yang terjadi jika satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan. Dan pemerintahan dalam arti luas memiliki pemahaman bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam menjalankan kesejahteraan Negara dan kepentingan Negara itu sendiri. Dari pengertian itu, secara harfiah berarti system pemerintahan sebagai bentuk hubungan antar lembagan egara dalam melaksanakan kekuasaan Negara untuk kepentingan Negara itu sendiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi :

1.1.       Presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Contohnya indonesia, brazil, afganistan.

2.1.       Parlementer merupakan sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Contoh india, irak Israel

3.1.       Komunis adalah paham yang merupakan sebagai bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis yang merupakan cara berpikir masyarakat liberal. Contohnya, korea utara, laos Vietnam

4.1.       Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah liberal merupakan sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Contoh amerika serikat.

Etika pemerintahan ini juga dikenal dengan sebutan Good corporate governance. Menurut Bank Dunia (World Bank) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Lembaga Corporate Governance di Malaysia yaitu Finance Committee on Corporate Governance (FCCG) mendifinisikan corporate governance sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Governance System merupakan suatu tata kekuasaan yang terdapat di dalam perusahaan yang terdiri dari 4 (empat) unsur yang tidak dapat terpisahkan, yaitu :

1.1.  Commitment on Governance

Commitment on Governance adalah komitmen untuk menjalankan perusahaan yang dalam hal ini adalah dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dasar peraturan yang berkaitan dengan hal ini adalah :

·         Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

·         Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang Undang No. 10 Tahun 1998.

2.1.  Governance Structure

Governance Structure adalah struktur kekuasaan berikut persyaratan pejabat yang ada di bank sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Dasar peraturan yang berkaitan dengan hal ini adalah :

·         Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20-09-1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank.

·         Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15-12-2000 tentang Bank Umum

·         Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tanggal 10-11-2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

3.1.Governance Mechanism

Governance Mechanism adalah pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab unit dan pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan operasional perbankan.

Dasar peraturan yang berkaitan dengan hal ini (antara lain) adalah :

·         Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19-05-2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

·         Peraturan Bank Indonesia No. 5/12/PBI/2003 tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum bagi Bank.

·         Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12-04-2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

·         Peraturan Bank Indonesia No. 6/25/PBI/2004 tanggal 22-10-2004 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

·         Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20-01-2005 jo PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30-01-2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

·         Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20-01-2005 jo PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

·         Peraturan Bank Indonesia No. 7/37/PBI/2004 tanggal 17-07-2003 tentang Posisi Devisa Netto Bank Umum.

4.1.  Governance Outcomes

Governance Outcomes adalah hasil dari pelaksanaan GCG baik dari aspek hasil kinerja maupun cara-cara/praktek-praktek yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut.

Dasar peraturan yang berkaitan dengan hal ini adalah :

·       Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13-12-2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Good governance merupakan tuntutan yang terus menerus diajukan oleh publik dalam perjalanan roda pemerintahan. Tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon positif oleh aparatur penyelenggaraan pemerintahan. Good governance mengandung dua arti yaitu :

1.      Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang hidup dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang berhubungan dengan nilai-nilai kepemimpinan. Good governance mengarah kepada asas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.      Pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien. Mengacu kepada struktur dan kapabilitas pemerintahan serta mekanisme sistem kestabilitas politik dan administrasi negara yang bersangkutan

Untuk penyelenggaraan Good governance tersebut maka diperlukan etika pemerintahan. Etika merupakan suatu ajaran yang berasal dari filsafat mencakup tiga  hal yaitu :

1.      Logika, mengenai tentang benar dan salah.

2.      Etika, mengenai tentang prilaku baik dan buruk.

3.      Estetika, mengenai tentang keindahan dan kejelekan.

                                

2.    Perlunya Budaya Etika

Pendapat umum dalam bisnis bahwa perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya. Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Perilaku ini adalah budaya etika.

Bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh semua pegawai. Hal tersebut dicapai melalui metode tiga lapis yaitu:

1.      Menetapkan credo perusahaan. Merupakan pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai etis yang ditegakkan perusahaan, yang diinformasikan kepada orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam maupun di luar perusahaan.

2.      Menetapkan program etika. Suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan lapis pertama. Misalnya pertemuan orientasi bagi pegawai baru dan audit etika.

3.      Menetapkan kode etik perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kode etiknya masing-masing. Kadang-kadang kode etik tersebut diadaptasi dari kode etik industri tertentu.

3.      Mengembangkan Etika Struktur Korporasi

Membangun entitas korporasi dan menetapkan sasarannya. Pada saat itulah perlu prinsip-prinsip moral etika ke dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan diterapkan, baik dalam entitas korporasi, menetapkan sasaran bisnis, membangun jaringan dengan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) maupun dalam proses pengembangan diri para pelaku bisnis sendiri. Penerapan ini diharapkan etika dapat menjadi “hati nurani” dalam proses bisnis sehingga diperoleh suatu kegiatan bisnis yang beretika dan mempunyai hati, tidak hanya sekadar mencari untung belaka, tetapi juga peduli terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan para pihak yang berkepentingan (stakeholders).

4.      Kode Perilaku korporasi

Corporate Code of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan Sistem Nilai, Etika Bisnis, Etika Kerja, Komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders.

5.      Evaluasi terhadap Kode Perilaku Korporasi

Evaluasi terhadap kode perilaku korporasi dapat dilakukan dengan evaluasi tahap awal (Diagnostic Assessment) dan penyusunan pedoman-pedoman. Pedoman Good Corporate Governance disusun dengan bimbingan dari Tim BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan telah diresmikan pada tanggal 30 Mei 2005.

6.      Pengaruh etika terhadap budaya

·       Etika Personal dan etika bisnis merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan keberadaannya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku manajer yang terinternalisasi menjadi perilaku organisasi yang selanjutnya mempengaruhi budaya perusahaan.

Contoh kasus :

Uang senilai Rp 20,74 miliar, disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kasus suap Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono. Uang ini disita KPK saat kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Tonny di Mess Perwira Dirjen Hubla di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2017). Rincian uang Rp 20,47 miliar tersebut yakni sekitar Rp 18,9 miliar terdapat di 33 tas dan Rp 1,174 miliar dalam bentuk saldo di rekening bank. Jumlah uang ini disebut-sebut termasuk yang besar pada sejarah OTT KPK. "Kali ini kita cukup dapat besar ya sekitar Rp 20 miliar, sebelumnya kita ada OTT yang nilainya sedikit," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/8/2017). KPK masih mencari tahu mengapa uang sebanyak itu dalam bentuk cash disimpan yang bersangkutan di mess. Menurut KPK, karena saking banyaknya, Tonny menyatakan lupa dan bingung duit miliaran tersebut berasal dari mana saja. "Karena yang bersangkutan juga lupa, ini uang dari mana dan masih bingung," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, dalam jumpa pers di KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/8/2017). Namun, KPK menduga uang tersebut berasal dari pihak dan proyek lainnya lagi. "Jumlah ini memang banyak jadi tidak mungkin satu kasus saja. Tapi ini masih dalam pengembangan penyidik saat ini," ujar Basaria. Sementara uang Rp 1,174 miliar berbentuk saldo di rekening bank merupakan suap yang diterima Tonny dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AGK), Adiputra Kurniawan. Suap itu terkait proyek pengerjaan pengerukan pelabuhan Tanjung Mas, Semarang.

Analisis kasus :

Dalam kasus tersebut. Terjadi gratifikasi untuk memuluskan pekerjaan ataupun proyek. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan ahlak seseorang. Tonny menggunakan posisinya sebagai direktur jenderal hubungan laut dengan tidak mengikuti kode etiknya sebagai Dirjen Hubla. Padahal ada pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sebelum dirjen perhubungan laut tertangkap.  Anak buah dirjen di kantor pusat juga tertangkap pada bagian buku kepengursan pelaut. Hal ini yang membuktikan tidak adanya transparansi, akuntabilitas, dan lingkungan pengendalian di dirjen perhubungan laut sehingga dari atas sampai pada bawahannya ada yang terjerat OTT KPK. Maka harus adanya transparansi, akuntabilitas, dan lingkungan pengendalian di dirjen perhubungan laut baik  secara internal maupun external supaya terciptanya instansi pemerintahan yang bersih dari gratifikasi.

Referensi :

• renny.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/25645/SAP+Etika%26Profesi+Akts.doc 
• https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi
• http://nasional.kompas.com/read/2017/08/25/06023141/suap-rp-2074-miliar-untuk-dirjen-hubla-termasuk-ott-besar-kpk
• http://www.modusaceh.co/news/presiden-jokowi-ott-dan-nyanyian-meizi/index.html

Read More

Away from drugs

In this period, many young people in Indonesia fall into drugs. Therefore I entered the anti-drug community of BNN which aims to provide counseling about drugs. Each person is given a different kind of ability and capacity. In my opinion, I have the ability to provide anti-drug addiction from children school to high school. And I also have the intention that there is no more especially young children who die in vain. And also memeng obligation of me as a child of this nation to do something let this nation become a better nation. I hope that with what I do this is most possibility this nation will be a nation that is healthy and dignified

Read More

My story

First time, I came to depok, I didn't what kind of food that I got to ate. So every day, I ate 'pecel ayam'. It lasted for a month. In the second year, I ate 'warsol' every day. In the third year, I started to moved from one place to another. Sometimes I ate pecel ayam then pecel bebek. Sometimes I went to bebek madura or mie ayam restaurant. My life was so much colorful.

First time I came to depok, I also cooked my meal by my own. Sometimes I cooked fried chicken, sometimes cap cai etc. But I was very busy now, so I didn't do it again. I also never save my money, I spent a lot of money. When I ran out of money, I used to borrowed my friend's money to ate at the end of the month. It was horrible because I borrowed money just to fulfilled my stomach. That was my experience when I came to depok for the first time to studied in World Class University, Gunadarma.

Read More

struktur kalimat (sentence structure) dalam bahasa inggris

struktur kalimat (sentence structure) dalam bahasa inggris

1.  Simple Sentence

A simple sentence  atau kalimat sederhana terdiri dari satu klausa independen atau independent clause. Sebuah klausa independen atau independent clause mengandung subjek dan kata kerja dan mengungkapkan pikiran yang lengkap.

Rumus simple sentence hanya berisikan independent clause

Contoh :

• Rio like chocolate.
• Keke likes tea. 

2.    Compound Sentence

A compound sentence  atau kalimat majemuk adalah dua (atau lebih) klausa independen atau independent clause yang digabung dengan kata hubung atau conjunction. Masing-masing klausa ini bisa membentuk kalimat saja is two (or more) independent clauses joined by a conjunction or semi-colon. Each of these clauses could form a sentence alone.

Rumus compound sentence atau kalimat majemuk

Independent clause + coordinating conjunction + independent clause

Contoh :

• I like coffee and Keke likes tea.
• Keke went to work but Rio went to the party

Notes!!!

Ada 7 macam-macam coordinating conjunctions yaitu and, but, or, nor, for, yet dan so

3.    Complex sentence

A complex sentence atau kalimat complex merupakan sebuah kalimat yang kompleks terdiri dari klausa independen atau independent clause ditambah klausa dependent atau dependent clause. klausa dependent atau dependent clause dimulai dengan subordinating conjunction atau relative pronoun (kata ganti penghubung), dan berisi subjek dan kata kerja, tetapi tidak mengungkapkan pikiran yang lengkap.)

Contoh kalimat berikut adalah contoh dasar saja. Dalam beberapa kasus aturan lain yang mungkin adalah klausa dependent atau dependent clause bisa treletak sebelum klausa independen atau independent clause.

Rumus complex sentence

Independent clause + subordinating conjunction + dependent clause

Contoh :

• He left in a hurry after he got a phone call.
• Do you know the man who is talking to Mary?

Berikut ini adalah beberapa subordinating conjunctions yang sering digunakan :

after, although, as, because, before, how, if, once, since, than, that, though, till, until, when, where, whether dan while

Berikut ini adalah beberapa relative pronouns yang sering digunakan :

that, which, who, whom, whose

4.   Compound-Complex Sentence

A compound-complex sentence yaitu sebuah kalimat majemuk kompleks yang terdiri dari setidaknya dua klausa independen atau independent clause dan satu atau lebih klausa dependent atau dependent clause.

Rumus compound-complex sentence

Independent clause + subordinating conjunction + dependent clause + coordinating conjunction + independent clause

Contoh :

• John didn’t come because he was ill so Mary was not happy.
• He left in a hurry after he got a phone call but he came back five minutes later.

Source :

• 1.   book cliffs toefl preparation guide download Form : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6mPjN7NjSAhUDuI8KHdiMDQwQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Ffile%2Fd%2F0B9SM3-2fTsz8c21udl9BQXdOUlU%2Fedit&usg=AFQjCNFGFH4zk6DpczAyCfEUnkezGJa4dQ&sig2=jlo0d0kG69o-9UoYSDLMuQ
• 2.    http://www.ilmubahasainggris.com/jenis-struktur-kalimat-sentence-structure-dan-penjelasan-serta-contoh-nya-dalam-bahasa-inggris/

Exercise answer page 44 from cliffs toefl preparation guide book

1.       George      is cooking         dinner                   tonight

Subject    verb Phrase    Complement      Modifier of time

2.       Henry and marcia  have Visited      The president

            S                       V                         C

3.       We   can eat  lunch     in this restaurant today

S           V        C       modifier of place of time

4.       Pat  Should have bought Gasoline      yesterday

 S                  V                     C        Modifire of time

5.       Trees grow

   S       V

6.       It was raining at seven o’clock this morning

S          V              modifere of time

7.       She opened a checking account at the bank last weak

 S        V                  C                   modifere of time

8.       Hary is washing dishes       right now

   S           V            C     modifere of time

9.       She opened her book

S          V          C

10.   Paul, william, and mary were wathing television a few minutes ago

                 S                            V                 C          modifere of time 

Read More